Muba-News, Pagaralam – Sumsel — Menumpuknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada sejumlah dinas strategis di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam menuai sorotan dari Ketua DPC AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) Kota Pagaralam, Bahtum Alfian, S.H.
Bahtum menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur kepemimpinan birokrasi serta menjamin optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menyampaikan keprihatinan atas kekosongan pejabat definitif setingkat eselon II yang dinilai dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat justru dipimpin oleh Plt dengan kewenangan terbatas.
“Plt itu sifatnya sementara. Namun yang terjadi di Kota Pagaralam seolah dinormalisasi. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut komitmen kepemimpinan,” tegas Bahtum kepada wartawan, Rabu malam (11/2).
OPD Strategis Belum Memiliki Kepala Definitif
Bahtum mencatat beberapa OPD penting yang hingga saat ini belum memiliki pejabat eselon II definitif, di antaranya:
-
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
-
Dinas Perhubungan (Dishub)
-
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
-
Dinas Koperasi
-
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)
-
RSUD Besemah
Menurutnya, dinas-dinas tersebut merupakan tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan kota, mulai dari pembangunan fisik dan tata ruang, transportasi, pengelolaan pendapatan daerah, hingga pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ketika jabatan strategis tidak diisi secara definitif, maka perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, hingga akuntabilitas anggaran berpotensi melemah.
“Bagaimana mungkin pelayanan publik dapat berjalan maksimal jika dinas vital tidak memiliki nahkoda dengan kewenangan penuh? Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi menyangkut hak-hak dasar warga Kota Pagaralam,” ujarnya.
Dinilai Berisiko terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Bahtum juga menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko dalam tata kelola pemerintahan. Kekosongan jabatan struktural dinilai dapat membuka ruang ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, yang berpotensi memicu maladministrasi hingga penyimpangan.
“Ketika tanggung jawab tidak jelas dan kewenangan terbatas, pengawasan menjadi lemah. Situasi seperti ini rawan disalahgunakan,” tegasnya.
Desak Pengisian Jabatan Secara Profesional
DPC AKPERSI Pagaralam mendesak Wali Kota Pagaralam agar segera mengambil langkah tegas dan transparan dengan mengisi jabatan eselon II secara definitif melalui mekanisme yang profesional serta berbasis sistem merit.
Bahtum menegaskan bahwa pengisian jabatan harus mengedepankan integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan kepentingan politik atau kompromi kekuasaan.
“Jika Wali Kota serius dalam memimpin, maka jajaran birokrasi pelayanan masyarakat harus diperkuat. Jangan biarkan jabatan Plt menumpuk di dinas strategis sementara masyarakat menunggu kepastian pelayanan,” pungkasnya.
Sebagai lembaga kontrol sosial, DPC AKPERSI Pagaralam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini serta mendorong keterlibatan publik agar Pemerintah Kota Pagaralam bertanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada kepentingan warga.